DSC_0858

Faisal Basri

Perkembangan Ekonomi-Politik paska Pilpres 2014 silam masih terasa hingga sekarang. Mulai dari ‘drama’, hingga perlahan mulai tersketsa. Pelan tapi pasti perubahan menunjukkan hasil. Namun ketika bicara soal ekonomi, kita tidak bisa asal bicara. Terawang ala nujum tak ampuh ditengah perubahan yang terjadi setiap saat. Perlu angka, fakta dan segenap data yang harus menjadi tumpuan. Dan beruntung, tim redaksi Money&I, untuk kedua kalinya mendapat kesempatan melakukan wawancara kepada pakar Ekonomi Politik Faisal Basri.

Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959 ini, turut menjadi salah satu pendiri MARA (Majelis Amanah Rakyat) yang kemudian menjadi Partai Amanat Nasional. Berdarah Batak dan juga pendiri beberapa organisasi nirlaba lainnya seperti Yayasan Harkat Bangsa, Global Rescue Network, dan Yayasan Pencerahan Indonesia.

Sejak berstatus mahasiswa, Faisal sudah aktif di berbagai organisasi. Masuk di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 1978 ketika kampus tengah bergejolak. Setelah menyelesaikan studi, Faisal kemudian diangkat menjadi dosen mata kuliah baru, yakni Ekonomi Politik yang baru diperkenalkan pada akhir 1980an. Pada tahun 2000, Faisal ditunjuk untuk menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI.
Setelah mundur dari PAN pada awal 2001, dia tetap aktif dalam kehidupan politik. Faisal mendirikan organisasi Pergerakan Indonesia (PI) dan menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional sejak Kongres I tahun 2004 sampai 2010. Kini ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Nasional. Pada Oktober 2011, Faisal Basri menggandeng Biem Benyamin, putra tokoh legendaris Betawi Benyamin Sueb dan sepakat untuk tetap berjuang di jalur independen dalam pencalonan Gubernur DKI dalam pemilukada 2012. Di tahun 2014, Faisal dipilih untuk menjadi Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM).

Bertempat di Trans Hotel Seminyak, kami berbincang soal persepektif Indonesia saat ini, yang kami sampaikan dalam paparan panjang, hasil olah baik dari interview, maupun dari presentasi beliau ketika menjadi pembicara dalam forum
Bali Business Round Table yang digelar di tempat yang sama. Berikut adalah petikannya.

Bagaimana Anda melihat Ekonomi Indonesia, khususnya paska Pilpres 2014 lalu?

Perpolitikan kita begitu berpengaruh dengan pergerakan ekonomi. Kebijakankebijakan yang diambil oleh pemerintah memiliki pengaruh besar dari parlemen juga. Sekarang Indonesia memiliki presiden yang dimenangkan oleh kurang dari 50 persen parlemen. Itu alasannya kenapa kebijakan yang dibuat oleh Jokowi susah diaplikasikan.

Belum lagi data dari Bank Dunia tentang konsentrasi kekayaan, ada ketimpangan parah. Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand. Satu persen rumah tangga di Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional. Semakin parah jika melihat penguasaan 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan nasional.
Lebih ironis lagi, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Crony-capitalism index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.

Itulah yang menyebabkan kian banyak yang menyemut ke dalam kekuasaan, bahkan jadi pimpinan partai politik. Namun sekarang, pergerakan politik di Indonesia membuat kita semakin optimis. Berangsurangsur mulai mendukung balik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Kita melihat ini sebagai sesuatu yang baik untuk kedepannya.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah saat ini khususnya dalah hal fiskal?

Saya bilangnya, mengelola keuangan negara tidak bisa dengan cara berakrobat. Ada komplikasi permasalahan yang berawal dari target penerimaan pajak tahun 2015 yang “selangit”, dengan kenaikan 30 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2014. Pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, yaitu 5,7 persen untuk tahun 2015. Realisasinya jauh meleset, hanya 4,8 persen. APBN-P 2015 sepenuhnya disusun oleh pemerintahan Jokowi-JK. Target pertumbuhan ekonomi memang diturunkan dari 5,8 persen pada APBN 2015. Tapi target pajak dinaikkan dari Rp 1.380 triliun (APBN 2015) menjadi Rp 1.489 triliun (APBN-P 2015) atau meningkat sebesar 7,9 persen. Target APBN 2015 saja sudah naik 20,3 persen dibandingkan dengan realisasi APBN 2014.

Pada APBN 2016 kembali target penerimaan pajak naik tinggi, 25,2 persen. Padahal, peningkatan pajak alamiah plus usaha ekstra hanya 13. Peningkatan alamiah berasal dari asumsi APBN 2016 untuk pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dan inflasi 4,7 persen serta usaha ekstra 3 persen. Dan penerimaan pajak tahun ini menghadapi tantangan berat, sebagian potensinya sudah dieksploitasi untuk memenuhi target tahun lalu.

Apa yang harus dilakukan agar APBN cukup sehat?

Ada tiga alternatif. Pertama menaikkan defisit APBN dari 2,15 persen PDB menjadi 2,5 persen PDB. Pemerintah harus menerbitkan lebih banyak surat utang. Dengan lingkungan global yang kurang kondusif dan pasar keuangan dunia yang sangat bergejolak, pemerintah harus menawarkan obligasi dengan bunga yang relatif tinggi.

Kedua mendorong BUMN (badan usaha milik negara) mencari dana dari pasar ketimpang bergantung pada penyertaan modal negara (PMN). Pelindo II misalnya yang berhasil meraup dana relatif murah, bahkan jauh lebih murah dari obligasi global pemerintah. Sebelumnya Pelindo III sudah pula menerbitkan obligasi senilai US$ 500 Juta. Angkasa Pura juga memiliki potensi besar mendapat dana dari pasar global. Untuk BUMN yang tidak memiliki pendapatan valuta asing perlu didorong untuk go public. Ketiga memotong belanja. Kalau diibaratkan kondisi fiskal kita terjangkit kanker akibat kekeliruan masa lalu, ada baiknya diamputasi agar kanker tidak menjalar. Yang paling mungkin adalah meninjau kembali proyek Jalan Tol Sumatera. Pilih saja ruas-ruas yang padat dan ditenderkan terbuka agar swasta maupun BUMN membiayai sepenuhnya proyek itu. Skema private-public partnership bisa dipakai.

Apa yang semestinya menjadi prioritas pemerintah saat ini?

Ada baiknya pemerintah menitikberatkan untuk menjaga kestabilan ekonomi. Lebih baik melunakkan target. Karena pasar dunia sedang tertekan, ada baiknya tidak memasang target peningkatan ekspor terlalu tinggi. Sekedar tumbuh saja sudah lumayan, mengingat selama empat tahun terakhir selalu merosot dan kian parah dalam dua bulan pertama tahun 2016. Yang cukup mengkhawatirkan adalah penerimaan negara dua bulan pertama tahun ini turun dibandingkan tahun 2014 dan 2015. Mungkin karena potensi penerimaan tahun ini sudah disedot tahun lalu, belum lagi silang sengketa dan kegaduhan di antara sesama menteri sebelum reshuffle. Yang terpenting adalah menjaga daya beli masyarakat. Kedua, mendorong agar investasi swasta terus naik, termasuk penanaman modal asing langsung.

Bagaimana dengan sektor moneter?

Menurut Wapres, pasar modal baru menarik jika bunga deposito sekitar 5 persen. Kenyataannya, pasar modal kita sudah lumayan bergairah. IHSG (indeks harga saham gabungan) naik tajam sejak awal Juli 2016. Jika dibandingkan dengan setahun yang lalu, indeks sudah melaju sangat baik. Pasar saham Indonesia sangat bergairah, arus modal cukup besar selama semester I kemarin, US$ 13 Miliar, dua kali lipat lebih dari penanaman modal asing langsung.

Suku bunga deposito dan suku bunga kredit sulit turun karena pemerintah gencar berutang akibat tekanan fiskal. Agar surat utang pemerintah laku, imbal hasilnya harus menarik. Maret lalu pemerintah mengeluarkan ‘Sukuk Ritel’ dengan return 8,3 persen, di atas rata-rata bunga deposito. Jadi saya ingin mengatakan, bahwa salah satu penyebab bunga deposito susah turun adalah pemerintah sendiri yang gencar berutang, menjadi pesaing utama perbankan. Jadi ini yang saya sebut sesat berpikir.

Laju inflasi menurun, menurut Anda?

Kemerosotan harga minyak dunia membantu penurunan inflasi. Walaupun pertengahan Agustus lalu naik tajam, namun masih jauh lebih rendah ketimbang harga tertinggi yang sempat di atas US$ 100. Kenaikan harga BBM di dalam negeri yang membuat pola inflasi di Indonesia sangat berfluktuasi tajam.

Walaupun begitu, inflasi di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Yang masih menjadi momok inflasi di Indonesia itu harga pangan yang kerap jadi penyumbang inflasi terbesar. Seperti daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, beras dan bawang merah. Kebanyakan komoditas pangan itu tata niaganya tidak sehat.

Kembali bicara soal fiskal, bagaimana Anda melihat kebijakan soal Tax Amnesty?

Rasanya belum pernah ada negara yang menawarkan pengampunan pajak yang sangat menggiurkan seperti yang ditawarkan pemerintah Indonesia, pemutihan harta 30 tahun ke belakang dengan tarif tebusan hanya dua persen. Tidak ada denda sama sekali. Pembayar pajak yang rasional akan berhitung dengan mudah betapa dahsyat kenikmatan yang bakal diperoleh. Aparat pajak tidak mengutik-utik asal harta itu di kemudian hari.

Tapi realisasinya masih seret, sekalipun belakangan menunjukkan peningkatan. Dengan keterbatasan data, sulit memperkirakan apakah target penerimaan tambahan pajak sebesar Rp.165 Triliun bakal tercapai. Jika nilai uang tebusan dari pemohon pengampunan pajak mengikuti pola seperti sekarang yang didominasi oleh deklarasi dalam negeri (81,3 persen), tampaknya kita cenderung pesimis. Secara implisit pemerintah lebih mengharapkan wajib pajak kelas kakap dari deklarasi luar negeri dan repatriasi luar negeri yang masing-masing hanya 12,0 persen dan 6,7 persen.

Realisasi penerimaan pajak sendiri sampai akhir Juli lalu sebesar Rp. 607 triliun, turun 2,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan ini ganjil, karena lazimnya penerimaan pajak tidak turun sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif dan terjadi inflasi. Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 3 persen saja, secara alamiah penerimaan pajak setidaknya naik 8 persen. Penurunan penerimaan pajak tahun ini sangat boleh jadi karena pembayaran pajak tahun ini sudah ditarik akhir tahun lalu dan meningkatkan permohonan restitusi pajak. Nanti baru bisa dilihat setelah gelombang pertama selesai, kalau tahap ini berhasil, bukan tidak mungkin digelombang kedua akan lebih baik.

Sektor mana yang harus diberikan perhatian?

Ekonomi kita ini kan ditopang oleh sektor jasa keuangan. Namun jangan sampai terpaku dan mengandalkan sektor jasa saja, sektor lain juga perlu digenjot agar terus meningkat. Sayangnya, sektor jasanya naik kencang sekali, dan sektor barangnya menurun. Sehingga dikhawatirkan seluruh rakyat Indonesia hidup tergantung dari sektor jasa.

Kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dalam lima tahun terakhir. Terus menurun, lesu. Karena itu harusnya semua pihak bergerak agar ekonomi kita bangkit dan kembali bergairah. Pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlepas dari kondisi ekonomi dunia. Caranya melakukan terobosan di semua sektor, sehingga ekonomi Indonesia bangkit. Termasuk juga para pengusaha besar memanfaatkan peluang bisnisnya agar bisa bangkit. Tanpa ada usaha dan perjuangan yang kuat dari pemerintah maupun swasta. Maka selamanya ekonomi kita ini akan stagnan, bahkan tidak menutup kemungkinan anjlok.

Dan jika kita hendak bergerak cepat, maka kesiapan harus kita lihat. Misalnya saja orang mau berlari sprint, yang harus dicek itukan power-nya, kesiapannya, tekanan darahnya. Nah ini yang harus dilihat sebelum memulai untuk bertumbuh lebih cepat. Sedangkan setelah kita cross check, kesiapan itu tidak memungkinkan untuk kita berlari cepat. Tapi saya optimis dengan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dan bantuan para menteri, ekonomi Indonesia akan bangkit ke depannya.

Bagaimana dengan Bali?

Setelah melihat Bali, saya sangat optimis. Bali itu berbeda dengan daerah lain. Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dibandingkan daerah lain di Indonesia. Tentu karena memang pendapatan masyarakat di sini adalah sektor jasa. Kalau melihat data, angka dari pertumbuhan ekonomi di tiap daerah cenderung menurun, tetapi tidak untuk Bali Nusra. Di Bali, pertumbuhannya sekitar 8,1 % setiap tahunnya. Berbeda jika di daerah luar Jawa lainnya. Bahkan Jawa Tengah sendiri hanya mampu memiliki pertumbuhan ekonomi hingga 5,1%, itu paling banter. Industri pariwisata tidak sama dengan industri komoditas di daerah lain yang menyebabkan banyak daerah pertumbuhannya melambat. Jadi bisa kita simpulkan, untuk Bali sendiri tidak ada goncangan yang terlalu hebat di sektor ekonomi. Jadi jangan khawatir untuk para pengusaha di Bali, didaerah ini semua baik-baik saja kok, masih terus tumbuh.

Dari berbagai kondisi yang ada, kira-kira dimana posisi Indonesia saat ini?

Tengah dalam perbaikkan, akan terus bertumbuh namun memang mengalami perlambatan. Tapi tetap bertumbuh kok, dan berjalan tidak cepat, bertumbuh dengan lamban.., tapi pasti.

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Flag Counter

Copyright © 2018 ISEEBALI . All Rights Reserved . Designed by Literatur Negeri